BAB 3

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 1: KEPULANGAN

  1. Semua santri dilarang pulang tanpa izin mudir ma’had dan pengasuh
  2. Kepulangan diberikan setiap semester satu kali

 Pasal 2: KELUAR KOMPLEK PESANTREN ATAU SAFAR              

  1. Semua santri wajib izin pada bagian keamanan santri dan izin dari penasuh
  2. Jika izin keluar atau safar diluar jam yang di tentukan wajib izin kepada pengasuh
  3. Wajib mentatati ketentuan waktu hari dan batasan dalam keluar komplek atau melakukan safar
  4. Semua santri wajib berpakaian resmi ketika safar sebagaimana yang telah ditentukan pesantren*

Pasal 3: PROSEDUR KUNJUNGAN PANJANG (KP) WALI SANTRI

  1. Perizinan Kunjungan Panjang (KP) dibuka setiap bulan yaitu pada hari Minggu di minggu pertama pukul 07.00 sampai 17.00 sore, atau sesuai perubahan waktu oleh Kesantrian.
  2. Bila wali santri tidak bisa datang mengunjungi santri maka waktu KP bisa dimanfaatkan untuk keluar area asrama dengan berkelompok setelah mendapat ijin dari Kesantrian.
  3. Izin safar atau ke kota dilarang sendirian dan harus berjamaah minimal 2 orang
  4. Diperbolehkan keluar pondok pada hari libur dengan izin bagian kesantrian.

Pasal 4: PENGUNAAN HP DAN ALAT ELEKTRONIK

  1. Semua santri dilarang membawa HP, MP3, MP4, radio, tipe recorder, flash disk, charger HP, dan segala macam alat elektronika selain setrika
  2. Semua santri bisa memanfaatkan HP kesantrian untuk komunikasi dengan wali santri pada waktu yang telah ditentukan
  3. Semua santri mengembalikan HP secara langsung jika telah selesai pinjam kepada pengasuh
  4. Hari komunikasi dengan orang tua atau wali yaitu khusus hari Ahad pada waktu yang ditentukan
  5. Komunikasi harus bersifat penting dan orang tua wajib memberi motivasi walaupun singkat dan tidak boleh melemahkan semangat

Pasal 5: KEUANGAN DAN PENGUNAAN UANG SAKU SANTRI

  1. Semua santri dilarang membawa uang melebihi batas yang ditentukan pesantren yaitu maksimal Rp. 100.000 per minggu
  2. Bagisantri yang memiliki uang lebih dari Rp. 100.000 maka  wajib ditabung di pengasuh atau teler ma’had.
  3. Jika ada kehilangan uang melebihi 100 ribu, maka pihak kehilangan tidak boleh melibatkan pengasuh dan wajib ditanggung sendiri
  4. Santri dilarang melakukan transaksi hutang piutang kecuali setelah mendapat izin bagian kesantrian

Pasal 6: PINJAMMEMINJAM

  1. Semua santri bersikap amanah terhadap barang pinjaman orang lain
  2. Semua santri wajib mengembalikan barang pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan
  3. Semua santri wajib menganti jika merusak barang atau menghilangkan barang pinjaman orang lain
  4. Semua santri wajib menyerahkan barang temuan yang bukan miliknya kepada pengasuh

Pasal 7: JUAL BELI

  1. Semua santri dilarang mengadakan transaksi jual beli di luar pesantren kecuali seizin pengasuh
  2. Semua santri dianjurkan membeli kebutuhan harian dikoperasi pesantren
  3. Semua santri dilarang menyuruh orang lain untuk membeli keperluan, kecuali setelah mendapat izin dari pengasuh atau murabbi

Pasal 8: PEMBERLAKUAN BAHASA DI PESANTREN DAN ASRAMA              

  1. Semua santri dianjurkan banyak mengunakan bahasaArab dalam pesantren dan asrama
  2. Semua santri wajib mengunakan bahasa arab di waktu dan tempat yang telah ditentukan
  3. Semua santri tidak mengunakan bahasa daerah masing-masing minimal bahasa indonesia
  4. Semua santri saling mengingatkan jika ada teman yang tidak berbahasa resmi(Arab dan Indonesia)

Pasal 9: KEORGANISASIAN

  1. OPH (Organisasi Pelajar Hidayatullah))adalah organisasi resmi santri pesantren Hidayatullah
  2. Mudabbir adalah istilah atau gelar untuk semua pengurus OPH
  3. A’dho` adalah sebutan  untuk semua anggota atau santri
  4. Semua santri wajib bersedia jika ditunjuk menjadi ketua dan pengurus OPH
  5. Pengurus OPH yang telah dilantik wajib menjalankan tugasnya dengan baik
  6. Pengurus OPH siap menjdi qudwah pada semua anggota
  7. Setiap berakhirnya priode kepengurusan, pengurus wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan amanahnya kepada bagian kesantrian
  8. Pengurus OPH yang sebelumnya wajib menyiapkan dan mentraining calon pengurus baru
  9. Pelantikan pengurus baru OPH oleh bagian kesantrian
  10. Semua santri selain pengurus wajib menjadi anggota dan wajib mentaati semua ketetapan OPH

Pasal 10 : SANKSI

Sanksi adalah peringatan, teguran ataupun hukuman bagi keburukan. Tujuan pemberian sanksi adalah agar santri “ kembali ke jalan yang benar”. Tujuan dan sanksi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Tujuan tanpa sanksi tidak akan pernah tercapai, sanksi tanpa tujuan akan menjadi tindakan yang ngawur dan merusak.

 Sebagaiman iman yang memiliki tingkatan, maka keburukan pun juga bertingkat-tingkat. Berat-ringannya sebuah sanksi ditentukan berdasarkan dampak keburukan terhadap diri pelaku sendiri dan masyarakat. Semakin besar/luas dampak keburukan tersebut, semakin berat sanksi yang diberikan.

 Adapun Sanksi yang diberikan di  dalam lembaga ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

  1. Ringan, keburukan terjadi karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, keterpaksaan dari pelakunya.
  2. Sedang, keburukan terjadi karena cara yang salah atau ketidakdisiplinan dari pelaku dalam melakukan sesuatu. Ketidakdisiplinan ini terjadi karena kelemahan mental spiritual seperti malas, tidak peduli, takut, sombong, malu tidak pada tempatnya, tidal peka, dll.
  3. Berat, keburukan terjadi karena tujuan yang salah dari perilaku, yaitu melawan/menentang ketentuan yang berlaku. Peringatan dan ancaman keras tidak lagi berlaku/mempan terhadap pelaku kategori ini.

    Tujuan Pemberian Sanksi

  1. Sanksi ringan, agar pelaku memahami kekeliruannya dan menghentikannya
  2. Sanksi Sedang:
    1. Agar pelaku memahami kekeliruannya dan menhentikannya
    2. Untuk menguatkan pikiran dan jiwa pelaku agar mampu mendisiplinkan dirinya dan melatih santri membentuk budaya islami
    3. Untuk menghilangkan sifat sombong, mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada lingkungan/orang lain.
  3. Sanksi Berat :
    1. Agar pelaku merasakan konsekuensi dari perbuatan buruknya secara konkret
    2. Agar publik mengetahui bahwa hukum telah ditegakkan
    3. Agar bertaubat dan tidak mengulang lagi
    4. Menjauhkan/menghilangkan dampak buruk perbuatan pelaku tersebut dari masyarakat